Focus Group Discussion Konsep Peningkatan Investasi Resiko Bencana

Kegiatan ini berlangsung di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI pada tanggal 5 Desember 2018. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari stakeholder yang memiliki kapasitas dalam kegiatan pengurangan resiko bencana, antara lain: Bappeda dan BPBD Kabupaten Bandung Barat, Bappeda dan BPBD Lampung Barat, serta Balitbang dan BPBD Sumatera barat. Kegiatan diskusi dibuka dan dipandu langsung oleh peneliti senior sekaligus Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr. Eko Yulianto. Fokus diskusi antara lain adalah pembelajaran dari bencana yang pernah terjadi dan upaya pengurangan resiko bencana yang lebih efektif dan efisian.

Dr. Eko Yulianto menjelaskan bahwa kejadian bencana, khususnya gempa bumi, merupakan kejadian yang akan terus berulang. Walaupun hingga kini, peneliti belum dapat menemukan alat atau metode yang presisi untuk menentukan kapan dan dimana gempa bumi dapat terjadi. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh tim gempa Pusat Penelitian Geoteknologi adalah prediksi magnitude maksimal yang dapat dihasilkan oleh sesar/patahan lembang yang berada di Utara Kota Bandung dan membentang kurang lebih sepanjang 29 km, yaitu sebesar 6.5 SR. Sebuah magnitude yang cukup besar bila melihat sesar/patahan lembang merupakan sesar yang ada di daratan. Dr. Eko Yulianto menggambarkan gempa Yogyakarta 2006 yang lalu memiliki magnitude 5.9 SR meluluhlantakkan ratusan ribu rumah dan memakan ribuan korban jiwa di Kabupaten Bantul. Menurut Dr. Eko Yulianto, karakteristik tanah di Bantul menjadi salah satu alasan mengapa guncangan gempa terasa lebih besar sehingga menghancurkan banyak rumah. “Kita bisa bayangkan, Bantul bisa mengalami kerusakan yang cukup parah, apalagi Kota Bandung yang memiliki karakteristik tanah berupa endapan danau yang masih muda dan dikelilingi morfologi perbukitan yang mengelilingi Kota Bandung” pungkas Dr. Eko Yulianto. BPBD dan Bappeda Kabupaten Bandung Barat-pun memiliki pandangan yang sama dengan pendapat beliau. “Paling tidak, ada beberapa bangunan penting dan sekitar 94 sekolah yang berada di dekat sesar/patahan lembang” ungkap perwakilan dari BPBD Kab. Bandung Barat. Ancaman yang ada di wilayah Sumetera Barat dan Lampung Barat lebih kompleks. Kedua wilayah tersebut memiliki ancaman bencana gempa bumi dan tsunami. Gempa yang terjadi di Mentawai telah menyadarkan masyarakat, bahwa mereka berada dalam zona rawan bencana. tsunami yang disebabkan oleh gempa mengakibatkan kerusakan di beberapa wilayah di Sumetara Barat, khususnya di wilayah pesisir.

Bappeda dan BPBD tidak menampik bahwa minimnya dana yang disediakan dalam kegiatan pengurangan resiko bencana menjadi salah satu kendala. Mereka menyebutkan, dana yang digunakan untuk pengurangan resiko bencana paling tidak sebesar 1% dari total APBD. Dr. Eko Yulianto menjelaskan, bahwa ada langkah dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam konteks pengurangan resiko bencana dengan dana yang efisien. Langkah dan upaya tersebut menyangkut kerjasama seluruh stakeholder. Beliau mencontohkan pembuatan museum mini bencana di Disdukcapil. “Kita bisa lihat, berapa banyak orang yang mengurus pembuatan KTP, KK, atau surat-surat lainnya dan dilokasi yang sama rekan-rekan BPBD bisa memberikan edukasi berupa museum bencana atau memajang lemari yang ditali ke tembok, atau meja yang diperkuat dengan siku baja sehingga menarik perhatian dan membuat pertanyaan bagi masyarakat yang sedang mengurus surat-surat” Ungkap Dr. Eko Yulianto. Beliau melanjutkan, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dapat dihemat bila pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku usaha. Semisal, BPBD membutuhkan dana sekitar Rp 800.000 dalam pembuatan 1 rambu, sedangkan kebutuhan lebih dari 1000. Dapat dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan hanya untuk memasang rambu, sedangkan pengurangan  nilai resiko bencana nya belum jelas angkanya. BPBD dan pemda setempat dapat meminta pelaku usaha yang memiliki baliho untuk ikut berperan, yaitu dengan memasang logo arah zona evakuasi. Bila dihitung, dana yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding membuat rambu sendiri. Pembuatan bangunan tahan gempa sudah mulai diinisiasi melalui syarat dalam pembuatan IMB. Harapannya bangunan baru memang didesain tahan gampa, sedangkan bangunan lama dapat diperkuat dengan membuat ruangan khusus tahan gempa. Akhir sesi diskusi, Dr. Eko Yulianto mengingatkan betapa pentingnya kerjasama antar stakeholder agar kegiatan pengurangan resiko bencana berjalan efektif dan efisien.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page