Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Perwujudan Pelaksanaan UU. No. 14/2008

Oleh
Torus P. Harahap
(Pranata Humas Madya)

 

PENDAHULUAN

Perkembangan web dan internet yang semakin cepat, menyebabkan penyebaran informasi tidak mengenal ruang dan waktu. Pengguna web yang kian hari makin bertambah mempengaruhi pengaksesan informasi, oleh karena itu semakin banyak muncul ide-ide baru dalam dunia teknologi informasi. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak pula orang-orang yang terjun ke dalam dunia teknologi informasi karena dalam segi kehidupan masyarakat pasti akan terlibat akan adanya komunikasi dan informasi misalnya saja dalam informasi berita. Masyarakat yang haus akan informasi tentunya setiap saat membutuhkan media untuk bisa mengakses berita yang diinginkan. Kebutuhan informasi semakin mudah didapatkan dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya website portal maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-berita terbaru setiap saat. Semakin canggihnya teknologi berita juga tidak hanya disajikan dengan teks akan tetapi dapat disajikan melalui elektronik. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk menjamin hak warga negara mendapatkan informasi dibuat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini juga mengatur kategori informasi yang bisa diakses dan yang dirahasiakan badan publik.

Dalam UU, No. 14/2008 Disebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Pusat Penelitian Geoteknologi (Puslit Geoteknologi) LIPI termasuk/terkategori sebagai Badan Publik yang tugas pokoknya melaksanakan penelitian di bidang geoteknologi, dari kegiatannya menghasilkan karya tulis Ilmiah dan laporan teknis kegiatan yang dikategorikan sebagai Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan defenisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Informasi  yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI telah disampaikan kepada publik, cara penyampaian dapat langsung kepada publik (mengunjungi Perpustakaan) atau dengan media informasi elektronik atau cetak, hal ini merupakan salah satu pilihan media untuk diseminasi kegiatan puslit geoteknologi.

PERAN SERTA PPID INSTANSI  

Bahwa proses penyediaan informasi yang  kredibel, cepat dan mudah diakses oleh publik tentunya membutuhkan strategi yang sistematis dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki dan didukung oleh teknologi yang tepat. Salah satu sumber daya yang memiliki peran strategis adalah SDM pengelola informasi yang dalam nomenklatur UU KIP disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Seorang PPID harus betul-betul memahami peran dan fungsinya serta diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan tantangan serta mencari solusi masalah yang muncul dari implementasi kebijakan KIP di instansi publik tempat ia bertugas.

Sebagai lembaga penelitian yang telah banyak menerbitkan/menghasilkan Karya tulis Ilmiah baik Nasional maupun internasional puslit geoteknologi dituntut untuk dapat memberi sentuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada publik serta cakupan penyebaran informasi sangat luas. Pilihan media diseminasi Web dan internet menjadi pilihan yang tepat karena penyampaian yang cepat, mudah diakses, tidak terbatas ruang dan waktu serta publik  dapat berkomunikasi mudah dan efesien.

KATEGORI INFORMASI PUBLIK

Undang-undang No. 14/2008 dalam Pasal 2 ayat-ayatnya  menyebutkan bahwa:

  1.  Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 mewajibkan Badan Publik  membuat  kategori Informasi yang  bisa diakses dan yang dirahasiakan badan publik. Kategori Informasi yang bisa diakses yaitu:

Inf. Yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Inf. Yang wajib diumumkan secara serta merta
Inf. Yang wajib tersedia setiap saat
Menyediakan informasi bila diminta
Informasi Publik yang dikecualikan/informasi yang tidak bisa diberikan seperti disebutkan dalam pasal 6 ayat 1antara lain : a). informasi yang dapat membahayakan negara; b). informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c). informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d). informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau, e). Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Pasal 2, dan pasal 6 serta pasal 8 ditafsirkan sbb.:

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat    dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kesimpulan

  • Pemutakhiran data dan informasi melalui media elektronik perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sehingga hanya data informasi terkini yang disajikan.
  • Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI telah menerapkan e-government dalam menjalankan kegiatannya, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat tersampaikan dengan efesien dan efektif.
  • Salah satu bentuk media diseminasi elektronik¬† adalah dengan dibentuknya website sehingga diseminasi yang disampaikan tidak mengenal ruang dan waktu.

PUSTAKA

  1. Undang-undang No. 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  2. Onong Uchjana Effendy dalam buku ‚ÄúIlmu Komunikasi dalam Teori dan Praktek‚ÄĚ
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page